Gerakan Separatis RAKYAT PAPUA adalah Imbas dari FREEPORT, PEMERINTAH, APARAT

Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi mereka atas gunung emas di Papua. Freeport banyak berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta dengan memiskinkan bangsa ini.

Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.”

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. bbPenelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Pasca kemerdekaan melalui negosiasi Negara adi kuasa (USA) freepot resmi masuk Indonesia di bumi papua dengan kontrak puluhan tahun, Kontrak pertama freeport berakhir pada tahun 2003, tetapi pada tahun 1991 ternyata dapat diperpanjang selama 30 tahun ke depan dan “Kebijakan perusahaan jika kandungan emas di Papua habis, riset akan dilakukan untuk menemukan kandungan emas di daerah lain di Papua,” kata Presdir PT FI Armando Mahrel di sela-sela wisuda mahasiswa Unsri ke-93, dan kini kontrak resmi akan berakhir 2041.

Dengan dikuasainya kekayaan alam di Papua oleh Freeport, Indonesia cuma dapat royalti 1% untuk emas dan perak, sementara Freeport dapat 99%. Bayangkan, Indonesia yang merupakan pemilik emas dan perak cuma dapat royalti 1%, sementara tukang cangkulnya dapat 99%!

Itu pun tak seimbang dengan apa yang diberikan pemerintah yang pada ruang lingkup bumi papua sendiri seperti prasarana umum, pendidikan, kesehatan dll? Maka dapat diambil analisa bahwa kekacauan di bumi papua (mulai dari GERAKAN MASYARAKAT PAPUA MERDEKA dll) adalah imbas dari ketidak merataan pembangunan di negeri ini.

Dan lebih parah PAM SWAKARYA Freeport dibekingi oleh para oknum APARAT penegak hukum, yang seharusnya berdiri pada posisi Masyarakat ….! Seperti slogannya KAMI SIAP MELAYANI MASYARAKAT.

0 komentar Continue Reading

Dibalik Gemerlap Pesta Pernikahan IBAS

Bentrokan tak terelakkan saat ratusan polisi Pamong Praja Kota Medan,  menghancurkan lapak para pedagang Pasar Meranti.
Kedua belah pihak saling melemparkan batu, dan menyebabkan 2 orang petugas pasar dan anggota satpol pp mengalami luka, pada bagian kepala.
Penggusuran sempat terhenti, setelah anggota DPRD Kota Medan tiba di lokasi, dan meminta petugas menghentikan penggusuran. Namun, petugas tetap melaksanakan penggusuran.
Sewaktu keributan berlanjut, petugas menurunkan petugas anti huru hara dari Poltabes Medan. Ratusan pedagang akhirnya pasrah dan menangis histeris, melihat lapak dagangan mereka diobrak abrik oleh petugas.
Dalam kejadian ini, enam orang pedagang yang diduga sebagai provokator, diamankan petugas kepolisian.


Sumber

0 komentar Continue Reading

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

: a. bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan

merupakan permasalahan yang sangat serius saat ini, maka

dipandang perlu untuk mendorong Pemerintah Kabupaten /

Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perbaikan

kualitas dan fungsi lingkungan hidup di berbagai daerah;

b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten / Kota

mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus

Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) Tahun 2010;

c. bahwa dalam rangka pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun

2010, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana

Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH)

Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Republik Indonesia.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Iia

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 86. Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3853);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun

2006;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian

Negara Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2004-2009;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

175.1/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman

Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium

Lingkungan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Menteri adalah unsur

pembantu Presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di

bidang Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab kepada Presiden.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK

Bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan di bidang lingkungan hidup terutama dalam rangka

peningkatan kualitas air yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional.

6. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah institusi atau lembaga

yang berbentuk Badan/Dinas atau Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR).

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan.

9. Rencana Definitif yang selanjutnya disebut RD adalah dokumen perencanaan

yang berisikan rencana kegiatan dan anggaran secara rinci.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan kebijakan pengalokasian DAK Bidang LH adalah agar Pemerintah

Kabupaten / Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan

meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama

peningkatan kualitas air dan atau disesuaikan dengan isu lingkungan di

daerahnya dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota melalui pengadaan sarana dan prasarana

fisik penunjang.

(2) Sasaran pengalokasian DAK Bidang LH adalah melengkapi sarana dan

prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan

kualitas lingkungan dengan mengoptimalkan antara lain

a) . Sarana dan prasarana laboratorium,

b) . Sarana dan prasarana pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah

(IPAL) dan biogas

c) Sarana dan prasarana perlindungan sumberdaya air

d) . Sarana dan prasarana sistem informasi lingkungan

e) Alat pemantau kualitas udara

f) . Alat pemantau kualitas tanah

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

(1) Pemantauan kualitas air melalui pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

seperti peralatan laboratorium; gedung laboratorium; sarana pengolahan limbah

laboratorium, mobil sampling, speed boat yang dirancang khusus untuk

sampling, atau mobile lab (laboratorium bergerak);

(2) Pengendalian Pencemaran Air: melalui pembangunan unit pengolah sampah

dengan menerapkan prinsip 3 R; pembangunan IPAL untuk Unit Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) serta IPAL Medik; dan pembangunan Biogas;

(3) Perlindungan Sumberdaya Air: melalui kegiatan penanaman pohon di sekitar

mata air di luar kawasan hutan; pembuatan sumur resapan untuk perlindungan

sumber air; pembuatan lubang biopori; pembangunan turap; pembangunan

taman hijau di bantaran sungai; pembangunan unit pengolah / pencacah gulma

(tanaman pengganggu); dan pembuatan papan informasi untuk perlindungan

sumberdaya air;

(4) Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan melalui kegiatan

pengadaan perangkat keras komputer dan server, yang diperlukan untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan/atau

menyebarkan informasi dalam rangka pelaporan SLHD;

(5) Pengendalian Pencemaran Udara pada daerah padat industri melalui

pengadaan alat pemantau kualitas udara; alat pembuat asap cair dan alat

pembuat briket arang.;

(6) Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa melalui pengadaan

alat pemantau kualitas tanah.

Pasal 4

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan daftar kegiatan

yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah

alokasi anggaran yang diterima;

(2) Pemilihan dan penetapan kegiatan harus mempertimbangkan kondisi dan

permasalahan lingkungan yang dihadapi; prioritas penanganan masalah;

ketersediaan SDM, keberlanjutan kegiatan secara proposional, serta

memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan;

(3) Kabupaten / Kota tidak diperkenankan membeli peralatan laboratorium dengan

jenis dan fungsi yang sama, termasuk laboratorium lingkungan bergerak (mobile

lab)

Pasal 5

(1) Anggaran DAK Bidang LH tidak diizinkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

berikut :

a. Biaya administrasi proyek;

b. Biaya penyiapan proyek fisik;

c. Biaya penelitian;

d. Biaya pelatihan;

e. Honor-honor;

f. Biaya perjalanan pegawai daerah; dan

g. Lain-lain biaya umum sejenis termasuk biaya pengambilan sampel untuk

pemantauan kualitas air, udara dan lahan; pengambilan data sampah dan

biaya untuk penyusunan laporan.

(2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

(1) Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai Menteri Teknis menyiapkan petunjuk

teknis pemanfaatan anggaran DAK Bidang LH sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota;

(2) Pelaksana kegiatan DAK Bidang LH 2010 di Daerah adalah instansi teknis yang

bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

(3) Bupati / Walikota penerima DAK Bidang LH wajib mengalokasikan dana

pendamping dari APBD minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang

diterimanya;

(4) Selain dana pendamping, Bupati / Walikota penerima DAK diminta

mengalokasikan dana penunjang untuk operasional dan kegiatan lainnya

minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang diterimanya;

(5) Kegiatan DAK Bidang LH 2010 wajib dilaksanakan dengan cara kontraktual

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

(6) Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

(7) Rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IA, Lampiran IB,

Lampiran IC, Lampiran ID, lampiran IE dan lampiran IF peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Anggaran

Pasal 7

Anggaran DAK Bidang LH dikelola sebagaimana DAK bidang atau sektor lainnya

yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan

dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan

DAK Bidang LH, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan arahan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 9

1. Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium

dalam pemantauan kualitas lingkungan;

2. Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan penggunaan unit pengolah sampah,

IPAL, teknologi biogas dan sarana prasarana perlindungan sumberdaya air ,

sistem informasi lingkungan, alat pemantau kualitas udara dan alat pemantau

kualitas tanah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup terutama

peningkatan kualitas air

BAB VII

PENGAWASAN dan PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 10

(1) Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pengawasan fungsional sesuai

dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan ataupun melimpahkan

kewenangannya kepada Pemerintah Propinsi.

(3) Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi diatur melalui keputusan

Menteri.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 11

Tim pemantau terdiri dari pemantau pusat dan daerah.

Tim Pemantau Pusat terdiri dari :

a. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan

Hidup;

b. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

c. Direktur Dana Perimbangan, DJPK, Departemen Keuangan ;

d. Unit teknis di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Tim Pemantau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas untuk:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan

DAK Bidang LH 2010;

b. Menyusun format pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan

kegiatan DAK Bidang LH 2010;

c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah

Pusat secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan;

d. Melakukan pertemuan koordinasi 2 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan.

Pasal 13

Tim Pemantau Daerah terdiri dari :

a. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH Regional);

b. Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi.

Pasal 14

Tim Pemantau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas untuk:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan

DAK LH 2010 bersama-sama Tim Pemantau Pusat;

b. Melakukan pertemuan koordinasi dengan daerah penerima DAK Bidang LH

2010 minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk memantau pelaksanaan

DAK.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 15

(1) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat bersama-sama Tim Pemantau

Daerah (PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat

Propinsi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun;

(2) Evaluasi yang dilakukan terutama untuk melihat kesesuaian hasil pelaksanaan

fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan terhadap

pelaksanaan kegiatan dan anggaran DAK Bidang LH tahun berikutnya;

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

(1) Bupati/Walikota penerima DAK Bidang LH 2010 wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada Menteri Negara Lingkungan

Hidup Cq. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup dan juga kepada

PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi.

Laporan tersebut terdiri dari:

a. Laporan hasil pemantauan kualitas air sungai disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. Laporan hasil pemantauan kualitas udara, disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. Laporan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa,

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

d. Laporan periodik per-bulan terhadap volume sampah terolah harian untuk

tahun berjalan, disampaikan setiap .bulan;

e. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), disampaikan paling

lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

f. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, disampaikan paling

lambat 1 (satu) bulan setiap triwulan yang bersangkutan berakhir;

g. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan, disampaikan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Berkaitan dengan lingkup yang ditetapkan dalam penyelenggaraan

Dekonsentrasi Bidang LH, yaitu pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH maka

kabupaten / kota juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK

Bidang LH kepada Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Laporan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

(4) Laporan dibuat dalam bentuk word process, sedangkan untuk data atau tabel

dalam spreadsheet, serta harus menyertakan soft copy masing-masing laporan

(dalam Compact Disk) - CD

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

(1) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri Negara

Lingkungan Hidup dapat menghentikan pencairan anggaran DAK Bidang LH

Tahun Anggaran 2010, bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan ini.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2009

MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Ttd.

Drs. Pudjihastuti

NIP. 19551203 198210 2 001

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI

2. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas

3. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup

4. Inspektur Kementerian Negara Lingkungan Hidup

0 komentar Continue Reading